logo

Written by Super User on . Hits: 119

Menerobos Dinding Teks Undang-Undang Untuk Keadilan

Oleh: Musthofa, S.H.I., M.H[1]

(Hakim Pengadilan Agama Bajawa)

A. PENDAHULUAN

Merupakan hak asasi[2] manusia untuk memperoleh hak atas peradilan yang adil. Hak asasi ini menjadi hak dasar tiap manusia, sebagaimana tertuang dalam United Nation Universal Declarations of Human Rights (UNDHR).[3] Hak yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Bahkan keadilan sosial dijadikan landasan dalam bernegara. Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan itu di dalam pembukaan. Diperkuat pula oleh peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.[4]

Ditegaskan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Berkaca dari ketentuan di atas, maka jangan sampai keadilan yang harus diperoleh oleh masyarakat dikebiri. Meskipun subjek pelakunya berasal dari teks undang-undang. Jangan sampai teks undang-undang yang dibuat oleh penguasa memangsa keadilan. Teks undang-undang dan keadilan harus terhubung. Tujuan berhukum adalah menciptakan ketertiban dan keadilan.

Keadilan tanpa hukum bagaikan lidah tanpa tulang. Tidak kuat tegak berdiri kokoh di tengah kehidupan. Namun demikian kondisi ideal ini sangat sulit diwujudkan dalam kehidupan. Masih terlalu banyak persinggungan antara teks undang-undang dengan konteks. Teks undang-undang yang seharusnya menjadi jalan lempang meraih keadilan dan kebahagiaan, menjelma menjadi jalan terjal.

Persinggungan antara teks dan konteks akan selalu terjadi dalam kehidupan manusia. Termasuk dalam berhukum. Hukum, yang mengandung beberapa teks harus didialogkan untuk menemukan konteks. Penemuan konteks dimaksudkan agar masyarakat dapat memperoleh keadilan yang sbstantif. Bukan keadilan semu. Keadilan yang condong pada prosedur-prosedur yang sulit dipahami oleh masyarakat. Desas desus tujuan keadilan yang dapat dicapai melalui aturan tertulis ternyata tidak mampu menciptakan keadilan. Pandangan ini merupakan kritik terhadap gagasan berhukum yang diprakarsai oleh legalisme.

Memasuki abad modern, aliran hukum legisme telah menemukan jalan lempangnya. Aliran yang muncul abad ke-18. Memuncak pada abad ke-19. Masih menemukan panggungnya hingga sekarang. Hukum diidentikkan dengan teks undang-undang. Terdiri dari berpuluh-puluh pasal. Tidak ada hukum selain yang tertulis. Ditetapkan oleh penguasa.

Positivisme[5] hukum meliuk menari-nari di atas panggung keadilan dan penderitaan manusia. Menyebarkan doktrin prosedural. Melahirkan keadilan proseduran. Bukan keadilan substansial. Teks yang menjelma menjadi pasal dalam perundang-undangan menjadi dinding tebal. Sulit ditembus. Menjadikan keadilan berjalan tertatih-tatih menemukan takdirnya. Keadilan melangkah gontai di bawah hujan badai hukum positivistik. Positivisme hukum tidak menyisakan ruang bagi variabel selain teks undang-undang itu sendiri.

Wujud positivisme hukum dapat dilihat dari teks yang bebentuk pasal demi pasal yang ‘didogmakan’[6]. Mempersempit ruang dialog untuk mewujudkan tujuan berhukum. Hukum yang seharusnya menjadi jalan untuk meraih keadilan dan kebahagiaan sulit terwujud. Anomali[7] ini terjadi secara berulang-ulang. Undang-undang yang diharapkan membangun manusia terbentur dinding tebal.


[1] Hakim Pengadilan Agama Bajawa/ Hakim Angkatan VIII/PPC III.

[2] Hak dasar atau hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir dalam Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), 2008, hal. 156.

[3] United Nations Universal Declaration of Human Rights 1948, Article 10: “Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him, Page 4.

[4]Lihat di preambule di UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

[5] Aliran yang berpandangan bahwa hukum adalah perintah. Keputusan-keputusan dapat dideksi secara logis dari peraturan-peraturan yang sudah ada terlebih dahulu, tanpa menunjuk kepada tujuan-tujuan sosial, kebijaksanaan dan moralitas.

[6] Pokok ajaran (tentang kepercayaan dan sebagainya) yang harus diterima sebagai hal yang benar dan baik, tidak boleh dibantah dan diragukan.

[7] Keanehan yang terjadi atau dengan kata lain tidak seperti biasanya.

SELENGKAPNYA KLIK DISINI

Menerobos Dinding Teks Undang-Undang Untuk Keadilan | Oleh: Musthofa, S.H.I., M.H (7/9/21)
Note 5 sur 5 Pour 1 votes

Hubungi Kami

 

Pengadilan Agama Bajawa

Jl. Patimura, Kelurahan Faobata,

Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada

Telp: 0384 21272
Fax: 0384 21272

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Email Panitera : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

fb b  081339203868

fb b  Pengadilan Agama Bajawa

ig   Pengadilan Agama Bajawa

map Lokasi Kantor

 

Pengadilan Agama Bajawa@2020