logo

Written by Super User on . Hits: 28

PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DALAM PENETAPAN WALI ADHAL

Oleh:

Musthofa, S.H.I., M.H.[1]

(Hakim Pengadilan Agama Bajawa)

Upload Instagram

A.PENDAHULUAN

Isu gender di Peradilan Agama begitu menggema dan menggaung sejak kepemimpinan Drs. H. Wahyu Widiana, MA di Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamaha Agung R.I.[2] Hal ini dapat dilihat bagaimana kiprah Wahyu Widiana saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama. Sekarang, jalan sunyi dan penuh tantangan ini digaungkan kembali oleh DR. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H.[3] Apa yang telah ditempuh oleh kedua nahkoda Badilag yang beda generasi tersebut patut diapresiasi. Warga peradilan Agama, yang melihat dan merasakan tangan emas dari keduanya patut bersyukur, termasuk penulis. Angkat topi untuk kedua nahkoda Badilag yang beda zaman tersebut.

Pengarusutamaan gender[4] di Peradilan Agama masih bergeliat sejalan dengan perkara permohonan penetapan wali adhal. Permohonan penetapan wali adhal yang diajukan oleh perempuan merupakan perkara voluntair yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama untuk kepentingan hukum kaum perempuan. Perempuan tersebut sebagai pihak yang berperkara, bukan berstatus sebagai korban ataupun saksi. Pada dasarnya perkara permohonan hanya menyangkut kepentingan pemohon tanpa melibatkan pihak lain.

Bagi perempuan yang ingin melangsungkan perkawinan, namun terhalang oleh ijin wali, karena enggan memberikan restu, dapat mengajukan permohonan penetapan wali adhal ke Pengadilan Agama. Data menunjukkan, berdasarkan laporan tahunan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, sepanjang tahun 2019, Pengadilan Agama telah memutus perkara Permohonan Penetapan Wali adhal sebanyak 1.207 perkara dari total 1.560 perkara yang masuk (ditambah sisa perkara tahun 2018).[5] Angka di atas menunjukkan bahwa, perkara wali adhal masih banyak terjadi dan dialami oleh perempuan. Keengganan wali untuk memberikan ijin kepada perempuan, tentu akan berdampak psikis terhadap perempuan yang akan melangsungkan perkawinan. Padahal perkawinan merupakan sunnatullah kepada manusia sebagai makhluk social.

Perkawinan merupakan bagian dari perwujudan manusia sebagai homo homini socius (kecenderungan manusia untuk berteman membangun ikatan antar sesama). Sebagai sebuah ikatan, perkawinan dapat dikategorikan ke dalam kontrak sosial yang dilaksanakan atas dasar kerelaan tanpa paksaan menurut pranata agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Istilah ‘nyentrik’ nya adalah ikatan yang sangat kuat (mitsâqan galidzhan) antara laki-laki dengan perempuan. Ikatan ini akan melahirkan hak dan kejiban antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan yang ingin saling mengikatkan diri telah diatur oleh agama dan peraturan perundang-undangan.

 


[1] Hakim Angkatan VIII/PPC gelombang III yang sekarang bertugas sebagai Hakim Pratama di Pengadilan Agama Bajawa

[2] Pengakuan seorang tokoh perempuan, Lies Marcoes-Natsir, MA. dalam Buku, Muslim dan Edi Hudiata, Wahyu Widiana, Bekerja Tiada Henti Membangun Peradilan Agama, Jakarta: Media Cita, 2012, hlm. 243-248. Lies Marcoes adalah seorang ahli dalam kajian Islam dan Jender. Dia berperan penting di dalam mempromosikan kesetaraan jender di Indonesia. Lies menjembatani jurang antara Muslim dan feminis sekuler serta mendorong seluruh feminis untuk bekerjasama dengan Islam dalam mempromosikan kesetaraan gender. Lies merupakan fasilitator feminis handal dan melalui keahliannya tersebut telah banyak berkontribusi dalam perubahan cara pandang masyarakat terhadap perempuan dan perempuan dalam Islam. Pemikiran Lies dipengaruhi oleh Prof. Harun Nasution. Prof.Harun Nasution mengajarkan Lies untuk berpikir bebas dan memahami bahwa Islam dapat dipahami dari berbagai perspektif yang berbeda. baca di wikipedia Indonesia.

[3] Bisa disimak di chanel YouTube Dokinfo Badilag pada bincang virtual Bersama Redaktur majalah Peradilan Agama jilid II tanggal 10 Juli 2020, dan bisa diakses di https://www.youtube.com/watch?v=YH3mrmvg3UM

[4] Pengarusutamaan gender merupakan trategi yang dilakukan secara rasional dan sistimatis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan negara), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Diambil dari https://id.wikipedia.org/wiki/Pengarusutamaan_gender.

[5] Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2019, Jakarta: Ditjen Badilag MA. RI, 2019, hlm. 5.

 

SELENGKAPNYA KLIK DISINI

Hubungi Kami

 

Pengadilan Agama Bajawa

Jl. Patimura, Kelurahan Faobata,

Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada

Telp: 0384 21272
Fax: 0384 21272

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 fb b  Pengadilan Agama Bajawa

ig   Pengadilan Agama Bajawa

map Lokasi Kantor

 

Pengadilan Agama Bajawa@2020