logo

Written by Super User on . Hits: 69

Mengorbitkan Peradilan Agama Menjadi Peradilan Ramah Penyandang Disabilitas

Oleh:

Rustam, S.H.I, M.H[1] dan Musthofa, S.H.I., M.H[2]

(Para Hakim Pengadilan Agama Bajawa)

  1. PENDAHULUAN

Organisasi dunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak tahun 1980-an, telah mengadopsi Resolusi Majelis Umum (MU) PBB Nomor 37/52 Tanggal 3 Desember 1982. Resolusi tersebut menetapkan World Programme of Action Concerning Disabled Persons (WPA) sebagai strategi global berbasis hak yang pertama di dunia untuk meningkatkan pencegahan disabilitas, rehabilitasi serta partisipasi penuh dan kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas. Berangkat dari rosolusi di atas, tiap negara wajib hadir. Memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas. Salah satu cara yaitu menyediakan layanan khusus bagi penyandang disabilitas. Kemampuan negara menyediakan layanan kebutuhan khusus harus dibangun dari kesadaran khusus. Kesadaran bisa timbul dengan antusiasme aparatur secara top-down maupun bottom-up dari masyarakat menuju kepada simpul-simpul kekuasaan pengambil kebijakan publik sehingga terasa keberadaannya.[3]

Memberikan perlindungan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Tidak terkecuali menyediakan pengadilan yang inklusif. Inklusif dalam arti bahwa layanan yang diberikan lembaga atau perangkat Negara (khususnya Pengadilan) menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kaum disabilitas. Layanan inklusif berupaya menghilangkan segala bentuk diskriminasi, khusunya pada kaum disabilitas yang secara sosial sering termarjinalkan.[4]

Melalui surat Nomor 847/ SEK/ OT.01.2/5/2020 perihal Pengisian Monitoring layanan Disabilitas di Pengadilan, Mahkamah Agung berkomitmen memberikan pelayanan prima bagi penyandang disabilitas.[5] Surat tersebut dimaksudkan untuk mengidentifikasi kebutuhan palayanan kepada penyenadang disablitas di pengadilan. Terutama terkait ketersediaan sarana dan prasarana dan pelayanan peradilan. Monitoring layanan pengadilan bagi penyandang disabilitas diawali sejauh mana pemahaman pimpinan tentang disabilitas dan difabel. Selanjutnya bentuk layanan yang diberikan oleh pengadilan kepada penyandang disabilitas. Monitoring oleh Mahkamah Agung terhadap kualitas pelayanan pengadilan bagi penyandang disabilitas sangatlah penting. Hal ini untuk meningkatkan pelayanan kepada para penyandang disabilitas di pengadilan.

Setali tiga uang, Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H selaku Direktur Jenderal Badan peradilan Agama mengeluarkan surat Nomor 2919/DjA/HK.00/8/2020 perihal Identifikasi Kebutuhan Difabel di Lingkungan Peradilan Agama.[6] Surat ini senafas dengan surat dari Mahkamah Agung. Berisi perintah mengidentifikasi kebutuhan layanan kepada para penyandang disabilitas. Identifikasi kebutuhan pelayanan dengan melakukan pemetaan kondisi saat ini yang sudah diimplementasikan oleh pengadilan tingkat pertama.

      SELENGKAPNYA KLIK DISINI

 


[1] Wakil Ketua Pengadilan Agama Bajawa. Hakim angkatan III.

[2] Hakim Pengadilan Agama Bajawa. Hakim angkatan VIII/ PPC Angkatan III.

[3] Muhammad Julijanto, Politik Hukum Disabilitas: Studi Kasus Perd a No. 8 Tahun 2013 di Wonogiri, INKLUSI: Journal of Disability Studies Vol. 6, No. 1, Januari-Juni 2019, hlm. 129.

[4] Ade Firman Fathony dan M. Natsir Asnawi, Standarisasi Pelayanan Disabilitas Di Peradilan Agama “Rancang Bangun Peradilan Agama Ramah Disabilitas”, artikel, 2019, hlm. 3. Artikel ini bisa diakses di portal website Ditjen Badan Peradilan Agama MA di https://badilag.mahkamahagung.go.id/

[5] Surat tertanggal 8 Mei 2020 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. Surat ini dapat diakses di https://www.mahkamahagung.go.id/pengisian-monitoring-layanan-disabilitas.

[6] Surat tertanggal 6 Agustus 2020 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding. Untuk menginstruksikan kepada Ketua Mahkamah Sya’iyah dan Ketua pengadilan Agama di wilayah hukumnya masing-masing untuk menyampaikan identifikasi kebutuhan difabel. Surat ini dapat diakses di https://www.badilag.mahkamahagung.go.id/identifikasi-kebutuhan-difabel-di-lingkungan-peradilan-agama.

Hubungi Kami

 

Pengadilan Agama Bajawa

Jl. Patimura, Kelurahan Faobata,

Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada

Telp: 0384 21272
Fax: 0384 21272

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 fb b  Pengadilan Agama Bajawa

ig   Pengadilan Agama Bajawa

map Lokasi Kantor

 

Pengadilan Agama Bajawa@2020