logo

Written by Super User on . Hits: 48

Awal Tahun 2021, Segenap Pejabat PA. Bajawa Laporkan Harta Kekayaan

lhkpn

Ngada | pabajawa.net

Bajawa, Kamis, 7 Januari 2021 Segenap Pejabat Pengadilan Agama Bajawa laporkan harta kekayaan. Mulai dari Ketua Pengadilan Agama Bajawa, Wakil Ketua, Hakim, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Bajawa awal tahun 2021 telah melaporkan harta kekayaan melalui LHKPN KPK.

Bertempat dimeja masing-masing, segenap pejabat Pengadilan Agama Bajawa telah mengisi data sesuai yang tertera dalam website LHKPN KPK. Penyelenggara Negara diatur dalam Pasal 1 butir 1 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Menurut undang-undang tersebut, Penyelenggara Negara merupakan Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya terdapat subyek-subyek yang tunduk pada kewajiban untuk melaporkan harta kekayaannya.

LHKPN sebagai salah satu produk KPK yang berfungsi sebagai pencegahan korupsi di Indonesia. LHKPN menjadi sarana bagi masyarakat untuk memonitor, seberapa besar harta seorang penyelenggara negara dari sebelum menjabat, hingga sampai selesai menjabat.

Bahwa dalam pencegahan korupsi, LHKPN memiliki 3 fungsi. Pertama, fungsi pencegahan yang penekanannya kembali kepada diri pribadi penyelenggara negara untuk takut korupsi karena akan terjadi lonjakan harta yang akan terlihat di LHKPN. Kedua fungsi detektif yaitu sebagai alat untuk mendeteksi apakah dalam LHKPN tersebut ada hal-hal yang perlu didalami lebih lanjut atau tidak.

Ketiga, fungsi support bagi penindakan. Jika penyelenggara negara terkena kasus di KPK, maka LHKPN menjadi salah satu sumber bagi unit Penindakan KPK untuk melakukan aset racing terkait kebutuhan penyitaan dalam konteks pemulihan kerugian keuangan negara.

Selain itu, dalam rangka untuk menjalankan perintah undang-undang serta untuk menguji integritas dan tranparansi, maka Penyelenggara Negara di lingkungan Pengadilan Agama Bajawa pun diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK. Dan pada hari ini (Selasa, 7/1/21) segenap Pejabat di Pengadilan Agama Bajawa telah melaksanakan perintah undang-undang. (Red. Aba Giga)

Add comment


Security code
Refresh

Hubungi Kami

 

Pengadilan Agama Bajawa

Jl. Patimura, Kelurahan Faobata,

Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada

Telp: 0384 21272
Fax: 0384 21272

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 fb b  Pengadilan Agama Bajawa

ig   Pengadilan Agama Bajawa

map Lokasi Kantor

 

Pengadilan Agama Bajawa@2020