logo

Written by Super User on . Hits: 109

“Mengelola Anggaran Sesuai Peraturan Perundang-Undangan”; Tema Diskusi Hukum di Pengadilan Agama Bajawa

WhatsApp Image 2021 02 19 at 14.28.43 1 

Narasumber memaparkan materi tentang DIPA 

pabajawa.net

BAJAWA-Jum’at 19 Februari 2021, “Mengelola Anggaran Sesuai Peraturan Perundang-Undangan”, menjadi tema diskusi hukum di Pengadilan Agama Bajawa pada hari ini (19/2/2021). Bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Bajawa, berlangsung diskusi hukum. Sebagai narasumber adalah Bapak Dwi Santiko, S.Ag, S.H., M.H., selaku Sekretaris Pengadilan Agama Bajawa, M. Faisyal Mustafa, A.Md., S.H., selaku Subbagian Umum dan Keuangan, Basirun Ahmad Mau, A.Md., Subbagian perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan. Peserta diskusi adalah segenap pimpinan, Hakim, Pegawai dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Pengadilan Agama Bajawa. Diskusi di moderatori oleh Musthofa, S.H.I., M.H., Hakim milenial Pengadilan Agama Bajawa.

Sebelum Diskusi dimulai, Moderator membuka diskusi dengan memberikan semangat kepada hadirin. “Ada pameo di dunia hukum yang terkenal, “fiat justitia ruat coelum” (tegakkan keadilan walaupun langit akan runtuh), kalau di Bajawa kita mengatakan “Tegakkan semangat Keilmuan meskipun gedung kantor telah runtuh”, Moderator melecut semangat para hadirin. Disampaikan pula prestasi yang diraih tim Kesekretariatan Pengadilan Agama Bajawa. Meski Covid19 melanda negeri hingga kini, tidak menghalangi Kesekretariatan Pengadilan Agama Bajawa untuk melaju kencang. Prestasi mentereng pada tahun 2020 telah ditorehkan bagian kesekretariatan. Anggaran belanja modal terealisasi sebesar Rp1.149.817.700,00 (satu miliar seratus empat puluh Sembilan juta depalan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus rupiah) atau mencapai 97.31%. Anggaran belanja barang terealisasi sebesar Rp781.809.909,00 (tujuh ratus depalan puluh satu juta delapan ratus sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan rupiah) atau mencapai 98,17%. Sedangkan Anggaran belanja pegawai terealisasi sebesar 1.716.709.886,00 (satu miliar tujuh ratus enam belas juta tujuh ratus Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) atau mencapai 98.50%. Anggaran tersebut termasuk untuk program penanganan Covid-19. Pada tahun 2020, Kesekretariatan Pengadilan Agama Bajawa telah melakukan perubahan DIPA sebanyak 11 kali.

Diskusi diawali pemaparan Dwi Santiko, yang membahas tentang “sekilas pandang tentang DIPA”. Dalam pemaparanyya Dwi Santiko menyampaikan bahwa, konsep Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Sistem penyusunan anggaran Negara merupakan gabungan antara top down dan bottom up. Top down maksudnya terkait program dari atas. bottom up terkait kepentingan kantor yang akan diusulkan. Penyusunaannya di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN).

DIPA berlaku untuk satu tahun anggaran dan memuat informasi satuan-satuan terukur yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran. Selain itu, DIPA berfungsi sebagai alat pengendali, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan, dan sekaligus merupakan perangkat akuntansi pemerintah. Bagian DIPA, ada lima hal. Diantaranya yaitu, informasi umum dan melihat kinerja, rincian pengeluaran, rencana penarikan dana, rencana penerimaan dan catatan penerimaan. “DIPA sebagai rel kita, bila kita bekerja di luar rel DIPA berarti kita bekerja di luar rel (red. peraturan perundang-undangan)”. Tegas Dwi Santiko.

Dilanjutkan dengan pemateri kedua. Basirun Ahmad Mau memaparkan perencanaan DIPA. Penyusunan DIPA harus memperhatikan standar dalam Bagan Akun Standar untuk memastikan bahwa rencana kerja telah dituangkan sesuai dengan standar kode dan uraian yang diatur dalam ketentuan tentang akuntansi pemerintahan. Satuan kerja diperintahkan untuk mengisi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL). RKA-KL supaya dapat tepat sasaran sesuai dengan target capaian yang tertuang dalam rencana strategis (Renstra) maupun dalam Rencana Kerja (Renja) tahun Anggaran. “ perlu diperhatikan bahwa, dalam merencanakan DIPA, perlu diketahui macam-macam mata anggaran (kode akun) tiap-tiap belanja. “Jadi ada mata anggaran yang terbuka dan tertutup. Mata anggaran terbuka artinya anggaran tersebut dimungkinkan untuk dilakukan revisi (red. perubahan). Seperti belanja pegawai. Sedangkan mata anggaran tertutup, tidak dapat dilakukan revisi (red. perubahan). Seperti belanja modal, sifatnya tertutup.” Basirun menambahkan.

Pemateri terakhir, adalah M. Faisyal Mustafa. Beliau menyampaikan bagaimana mempertanggungjawabkan penggunaan DIPA. Secara sederhana, setelah perencanaan DIPA disetujui, selanjutnya DIPA dikelola sesuai dengan yang direncanakan. Ini menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Dan mempertanggungjawabkannya. Bagian Umum dan Keuangan, setelah menerima DIPA yang disetujui maka selanjutnya membuat perencanaan belanja kebutuhan kantor. Selanjutnya, perencanaan belanja dimintakan persetujuan ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Untuk mempertanggungjawabkan setiap belanja barang kebutuhan kantor, harus dibuktikan dengan kwitansi. Kwitansi diinput ke aplikasi persediaan. Dan setiap belanja dilaporkan setiap bulan, (awal bulan). Teknisnya, Pejabat Pembuat Komitmen mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Bendahara melalui aplikasi Sistem Aplikasi Satker (SAS). Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, PPK menguji kelengkapan dokumen tagihan dan kebenaran perhitungan tagihan. PPK harus menyampaikan laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas. Semua belanja juga harus diuji dan ditandatangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM. Laporan fisiknya juga dikirim ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) untuk divalidasi. 

WhatsApp Image 2021 02 19 at 14.28.43

Pimpinan, Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama mendengarkan penyampaian materi dari Narasumber

Diskusi tampak hidup, saat Pak Doni Burhan Efendi selaku Ketua Pengadilan Agama Bajawa dan Pak Rustam selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Bajawa memberi umpan balik. “Benang merah diadakan diskusi tentang Pengelolalan DIPA diharapkan dapat memberikan ilmu kepada semua peserta. Selain itu juga untuk memberikan bekal kepada Hakim Pengawas Bidang Kesekretariatan dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan DIPA. Agar saat DIPA dikelola tidak melanggar peraturan perundang-undangan.” Tambah Pak Rustam.

Diskusi Sore yang dilaksanakan merupakan salah satu program kerja Pengadilan Agama Bajawa. Untuk meningkatkan profesionalismen dan integritas segenap Keluarga Besar Pengadilan Agama Bajawa. Diharapkan, dalam mengelola DIPA dapat dilakukan secara tertib, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan taat pada peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam mengelola anggaran tidak ada hukum yang dilanggar. (Red. Aba Giga).

Add comment


Security code
Refresh

Hubungi Kami

 

Pengadilan Agama Bajawa

Jl. Patimura, Kelurahan Faobata,

Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada

Telp: 0384 21272
Fax: 0384 21272

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

fb b  081339203868

fb b  Pengadilan Agama Bajawa

ig   Pengadilan Agama Bajawa

map Lokasi Kantor

 

Pengadilan Agama Bajawa@2020