Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
H 1

SIPP PA Bajawa

Publikasi Putusan

Info Akta Cerai

Sisa Panjar

Tabayyun

Menakar Penerapan Asas Hukum dalam Aturan Isbat Nikah

Menakar Penerapan Asas Hukum dalam Aturan Istbat Nikah

Oleh: Rahmat Raharjo, SHI., MSI (Hakim PA Bajawa)


A.    Latar Belakang


Paruh akhir tahun ini wacana itsbat nikah kembali santer dibicarakan khususnya dikalangan warga peradilan, bahkan tidak sedikit artikel tentang itsbat nikah telah diposting di situs Badilag sebagai bentuk reaksi pemikiran. Sejauh pengamatan penulis, setidaknya ada tiga madzhab di kalangan para hakim Pengadilan Agama. Pertama, Kelompok yang cenderung memandang aturan itsbat nikah secara lebih luwes, artinya tidak hanya perkawinan yang terjadi sebelum UU no. 1 tahun 1974 saja yang dapat dimohonkan itsbat nikah, melainkan perkawinan pasca diberlakukannya UU tersebut dengan dasar pemikiran bahwa Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, “bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”, vide pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang memperbolehkan masyarakat untuk memohon itsbat nikah ke Pengadilan Agama selama perkawinan sirri yang dilakukan telah memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan oleh syariat Islam. Sedangkan terkait pasal 7 ayat (3) huruf (d) yang menyatakan hanya perkawinan yang tejadi setelah tahun 1974 saja yang boleh dimintakan itsbat nikah tidaklah mengikat karena antara pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) yang menyatakan bahwa “perkawinan yang dapat diitsbatkan adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, tidaklah bersifat ‘kumulatif’. Lebih dari itu, mereka berpendapat bahwa hukum yang oleh sebagian pakar dikatakan sebagai pelindung masyarakat seharusnya dapat menciptakan kesejahteraan rakyat, melindungi hak-hak mereka yang timbul sebagai akibat dari adanya perkawinan, meskipun perkawinan tersebut tidak dicatatkan seperti misalnya hak-hak anak dalam memperoleh status hukum yang jelas. Karena tentu tidak bijak jika hak-hak anak harus dikorbankan karena kesalahan orang tua. Lagi pula ada yang berfikiran siapa lagi kalau bukan kita yang menolong umat Islam.

Baca Selengkapnya..

Contact Us

Address: Jl. Pattimura

Phone: Phone: (0383) 21272

Email: Email: pabjw@yahoo.co.id

Fax: (0383) 21293

Webpage: Web: http://www.pabajawa.net

Berlangganan Berita

Keep up to date on the latest from our network:

Connect with us