Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
H 1

SIPP PA Bajawa

Publikasi Putusan

Info Akta Cerai

Sisa Panjar

Tabayyun

Prosedur Pengembalian Sisa Panjar Perkara

1. Cerai Gugat

Setelah Ketua Majelis membacakan putusan, selanjutnya Penggugat diberi instrument oleh Ketua Majelis untuk mengambil sisa panjar ke tempat pengembalian sisa panjar bertemu petugas pemegang kas. Petugas pemegang kas berdasarkan Buku Jurnal Keuangan Perkara memberi penjelasan mengenai rincian penggunaan biaya perkara kepada Penggugat. Apabila terdapat sisa panjar perkaranya, maka pemegang kas membuatkan kwitansi dan berita acara pengambalian sisa panjar dengan menuliskan sejumlah uang sesuai sisa yang ada dalam buku jurnal dan di serahkan kepada Penggugat untuk ditandatangani.

Kwitansi pengembalian sisa panjar biaya perkara terdiri dari 2 lembar dan 1 lembar berita acara pengembalian sisa panjar :

  • Lembar pertama untuk Pemegang kas.
  • Lembar kedua untuk Penggugat.
  • Lembar berita acara pengembalian sisa panjar untuk dimasukkan ke dalam berkas perkara.

2. Cerai Talak

Setelah Sidang Pengucapan Ikrar Talak dan Ketua Majelis membacakan putusan, selanjutnya Pemohon diberi instrument oleh Ketua Majelis untuk mengambil sisa panjar ke tempat pengembalian sisa panjar bertemu petugas Pemegang kas. Petugas pemegang kas berdasarkan Buku Jurnal Keuangan Perkara memberi penjelasan mengenai rincian penggunaan biaya perkara kepada Pemohon. Apabila terdapat sisa panjar perkaranya, maka pemegang kas membuatkan kwitansi dan berita acara pengambalian sisa panjar dengan menuliskan sejumlah uang sesuai sisa yang ada dalam buku jurnal dan di serahkan kepada Penggugat untuk ditandatangani.

Kwitansi pengembalian sisa panjar biaya perkara terdiri dari 2 lembar dan 1 lembar berita acara pengembalian sisa panjar :

  • Lembar pertama untuk Pemegang kas.
  • Lembar kedua untuk Pemohon.
  • Lembar berita acara pengembalian sisa panjar untuk dimasukkan ke dalam berkas perkara.

3. Perkara Permohonan

Setelah Ketua Majelis membacakan putusan, selanjutnya Pemohon diberi instrument oleh Ketua Majelis untuk mengambil sisa panjar ke tempat pengembalian sisa panjar bertemu petugas Pemegang kas. Petugas pemegang kas berdasarkan Buku Jurnal Keuangan Perkara memberi penjelasan mengenai rincian penggunaan biaya perkara kepada Pemohon. Apabila terdapat sisa panjar perkaranya, maka kasir membuatkan kwitansi dan berita acara pengambalian sisa panjar dengan menuliskan sejumlah uang sesuai sisa yang ada dalam buku jurnal dan di serahkan kepada Penggugat untuk ditandatangani.

Kwitansi pengembalian sisa panjar biaya perkara terdiri dari 2 lembar dan 1 lembar berita acara pengembalian sisa panjar :

  • Lembar pertama untuk Pemegang kas.
  • Lembar kedua untuk Pemohon.
  • Lembar berita acara pengembalian sisa panjar untuk dimasukkan ke dalam berkas perkara.

Standar Pelayanan

standar pelayanan

Biaya Memperoleh Informasi

 

TARIF UNTUK MEMPEROLEH SALINAN INFORMASI DI PENGADILAN AGAMA SESUAI KETENTUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2008 TENTANG JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU DI MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA.

 

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

SATUAN

TARIF

Penyerahan turunan/salinan putusan/ penetapan pengadilan

Per Lembar

Rp.    300,-

Memperlihatkan surat kepada yang berkepentingan mengenai surat-surat yang tersimpan di kepaniteraan

Per Berkas

Rp.10.000,-

Mencarikan surat yang tersimpan di arsip yang tidak dimintakan turunan

 

Rp.       0,-

Legalisasi Tanda Tangan

Per Putusan

Rp.10.000,-

Pendaftaran surat kuasa untuk mewakili pihak yang berperkara di Pengadilan

Per Akta

Rp.  5.000,-

Biaya pembuatan surat kuasa insidentil

Per surat kuasa

Rp.  5.000,-

Pengesahan Surat dibawah tangan

Per surat

Rp.  5.000,-

Uang Leges Per putusan

penetapan

Rp.  3.000,-

Statistik Permohonan Informasi

statistik

Hak-hak Pemohon Informasi

Pasal 4 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

(1)

Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

(2)

Setiap Orang berhak:

 

a.

melihat dan mengetahui Informasi Publik;

 

b.

menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;

 

c.

mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau

 

d.

menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundangundangan.

(3)

Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik  disertai alasan permintaan tersebut.

(4)

Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan UndangUndang ini.

 

 

 

Contact Us

Address: Jl. Pattimura

Phone: Phone: (0383) 21272

Email: Email: pabjw@yahoo.co.id

Fax: (0383) 21293

Webpage: Web: http://www.pabajawa.net

Berlangganan Berita

Keep up to date on the latest from our network:

Connect with us